"Sejak adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) pemerintah kerapkali mengubah tata cara penyaluran dana BOS itu," katanya dalam penjelasan melalui surat elektronik di Jakarta, Jumat (19/8).Rohmani mengatakan bahwa hal tersebut adalah bukti bila kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) masih coba-coba. Ia mengemukakan bahwa seringkali kebijakan yang menyangkut kepentingan jutaan generasi bangsa dilakukan dengan coba-coba.
Pemerintah dinilainya tidak serius memikirkan setiap kebijakan yang hendak dikeluarkan. "Seharusnya pemerintah dalam membuat setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak negatifnya, dan juga harus mempertimbangkan kondisi sosologis dan tata aturan perundang-undangan," katanya.
"Kebijakan pemerintah belum berdasarkan hasil riset. Bukan kajian yang matang, ini yang membuat pendidikan kita tidak maju-maju. Dari dulu, begitu-begitu saja. Bisa jadi, malah mundur. Karena pemangku kebijakan tidak serius bekerja," tambah Rohmani.
Menurut dia, penyaluran dana BOS sejak 2005-2010 yang dilakukan melalui Kemdiknas ke rekening sekolah-sekolah. Kemudian, pada yahun 2011 penyalurannya langsung dari bendahara negara Kementerian Keuangan ke kas umum kabupaten/kota melalui APBD.
Namun, pada pelaksanaannya terjadi masalah dalam pencairan, sehingga terjadi keterlambatan pencairan. Sedangkan tahun 2012, katanya, pemerintah berencana akan melakukan pencairan melalui pemerintah provinsi.
"Jika tahun depan diubah lagi, maka pemerintah sudah tiga kali mengubah prosedur pencairan dana BOS. Jika gagal lagi, maka pemerintah terbukti coba-coba mengurus pendidikan," katanya.
"Kita tidak mempermasalahkan pemerintah mengubah kebijakannya, yang menjadi perhatian kita adalah jangan sampai kebijakan yang dibuat tanpa pertimbangan dan kajian yang matang. Jika ini yang terjadi pengelola sekolah bingung, belum paham kebijakan yang satu sudah terjadi perubahan lagi. Idealnya kebijakan yang baik itu harus bersifat jangka panjang," kata Rohmani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar